Amerika Serikat kembali diguncang aksi protes massa berskala nasional. Gerakan “No Kings” dijadwalkan menggelar demonstrasi serentak pada hari Sabtu, 18 Oktober 2025, sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai kecenderungan otoritarian dalam pemerintahan Presiden Donald Trump.
Mobilisasi besar-besaran ini direncanakan berlangsung di lebih dari 2.500 lokasi.
Protes anti-Trump ini meliputi berbagai kota besar dan kecil di seluruh Amerika Serikat, termasuk unjuk rasa utama yang dipusatkan di National Mall, Washington D.C.
Organisasi-organisasi koalisi di balik gerakan ini memperkirakan jutaan orang akan turun ke jalan. Mereka meyakini bahwa demonstrasi kali ini akan menjadi salah satu hari protes tunggal terbesar dalam sejarah Amerika.
Gerakan ini, yang juga dikenal sebagai “No Kings II,” merupakan lanjutan dari aksi protes perdana yang sukses pada bulan Juni sebelumnya. Aksi pertama tersebut menarik jutaan peserta dan menjadi unjuk rasa massal terbesar sejak Donald Trump kembali menjabat untuk periode kedua.
Nama “No Kings” sendiri bersifat simbolis, merujuk pada penolakan keras terhadap sosok Raja atau penguasa mutlak. Slogan ini menghubungkan semangat anti-monarki pada Revolusi Amerika tahun 1776 dengan penolakan terhadap apa yang dilihat sebagai upaya Presiden Trump untuk mengonsolidasikan kekuasaan.
Para penyelenggara, yang mencakup koalisi luas dari organisasi progresif seperti Indivisible, serikat buruh, dan jaringan aktivis pro-demokrasi, menuduh pemerintahan Trump melakukan perebutan kekuasaan secara otoriter berulang kali. Mereka menganggap Presiden ke-45 AS tersebut bertindak layaknya seorang monarki, menentang pengadilan, dan mengikis norma-norma demokrasi.
Satu poin kritik utama yang diangkat adalah penggunaan pasukan federal, termasuk Garda Nasional, di berbagai kota di Amerika Serikat, sebuah langkah yang dinilai mirip militerisasi. Penempatan pasukan tersebut seringkali dilakukan di kota-kota yang dikelola oleh Partai Demokrat, dengan alasan memerangi kejahatan.
Para aktivis melihat tindakan itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan eksekutif. Selain itu, mereka juga menyoroti peningkatan penegakan hukum imigrasi yang meluas.
Aksi unjuk rasa “No Kings” ini terjadi di tengah ketegangan politik yang memuncak. Protes ini bertepatan dengan berlarutnya penutupan sebagian operasional pemerintahan Amerika Serikat (government shutdown).
Penutupan pemerintah telah menyebabkan sebagian besar pekerja federal dipecat atau dirumahkan sementara.
Organisasi buruh yang mendukung gerakan ini, seperti American Federation of Government Employees (AFGE), menyatakan bahwa shutdown tersebut menambah urgensi untuk berdemonstrasi.
Mereka melihat shutdown tersebut sebagai upaya perebutan kekuasaan otoriter lainnya oleh pemerintahan saat ini.
Massa yang berpartisipasi didorong untuk mengenakan pakaian berwarna kuning sebagai simbol perlawanan damai. Tujuan mereka sangat jelas: mengirim pesan yang tak terbantahkan kepada Donald Trump dan para pendukungnya bahwa di Amerika, tidak ada raja, dan kekuasaan berada di tangan rakyat.
Reaksi dari lingkaran Presiden Trump sangat keras.
Beberapa sekutu Partai Republik, termasuk Pemimpin Mayoritas Senat John Thune, menuduh Partai Demokrat sengaja menunda penyelesaian masalah pendanaan pemerintah demi mendukung demonstrasi “No Kings” ini. Tudingan ini dibantah keras oleh pihak penyelenggara.
Bahkan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Mike Johnson menyebut “No Kings Day” sebagai “unjuk rasa benci Amerika.” Johnson mengklaim, tanpa bukti, bahwa demonstrasi tersebut akan dihadiri oleh kelompok-kelompok ekstremis seperti pendukung pro-Hamas, Antifa, dan Marxis.
Menanggapi tuduhan tersebut, penyelenggara menegaskan bahwa demonstrasi mereka sepenuhnya bersifat damai dan non-kekerasan. Mereka mengundang semua warga Amerika yang percaya pada demokrasi untuk bergabung.
Mereka menekankan bahwa inti dari protes ini adalah perayaan kebebasan berbicara, hak untuk berkumpul, dan amendemen pertama secara luas.
Protes “No Kings” direncanakan tidak hanya di kota-kota besar seperti New York, Chicago, San Francisco, dan Atlanta, tetapi juga di kota-kota kecil di setiap negara bagian. Ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap kebijakan Trump meluas hingga ke tingkat akar rumput.
Meskipun mendapat tentangan dan ancaman dari pejabat tinggi, gerakan ini tetap kokoh. Mereka bertekad untuk menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Amerika tidak akan tunduk pada korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Aksi ini adalah penegasan mendasar bahwa Amerika didirikan sebagai sebuah republik, bukan monarki.
Ini adalah upaya untuk membela demokrasi dari apa yang mereka yakini sebagai ancaman terhadap institusi fundamental negara.
“Ini bukan hanya tentang politik; ini adalah demokrasi versus kediktatoran. Bersama-sama kita memilih demokrasi,” demikian bunyi pernyataan dari situs resmi gerakan tersebut.
Aparat penegak hukum di berbagai negara bagian, seperti di Texas, telah meningkatkan pengamanan. Gubernur Texas Greg Abbott, seorang Republikan, bahkan mengerahkan pasukan Garda Nasional dengan dalih mencegah kekacauan. Tindakan ini justru memicu kritik balik bahwa pengerahan tentara untuk menekan protes damai adalah ciri khas dari rezim otoriter.
Dengan puluhan ribu hingga jutaan orang diperkirakan akan turun ke jalan di seluruh penjuru negara, “No Kings Day” pada 18 Oktober 2025 menjadi penanda penting dalam sejarah perlawanan sipil di Amerika Serikat. Ini adalah momen bagi rakyat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap gaya kepemimpinan yang mereka anggap berbahaya bagi fondasi republik.
