Kemarahan publik atas skandal korupsi besar-besaran di Filipina akhirnya memuncak, menyeret ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Manila.
Demonstrasi massal ini dipicu oleh terungkapnya dugaan penyalahgunaan dana investasi triliunan peso yang seharusnya dialokasikan untuk proyek penanggulangan banjir.
Ironisnya, di salah satu negara paling rawan topan dan bencana alam di Asia Tenggara ini, banyak proyek pengendalian banjir ditemukan berkualitas buruk, tidak selesai, atau bahkan fiktif. Inilah inti dari kemarahan yang kini meluap.
Puluhan ribu warga, mulai dari mahasiswa, aktivis, kelompok agama, hingga warga biasa yang frustrasi, berkumpul di berbagai titik bersejarah di Metro Manila. Salah satu titik kumpul terpenting adalah Taman Rizal, yang menarik massa dalam jumlah besar.
Aksi unjuk rasa lain juga berlangsung di area Monumen People Power dan sepanjang jalan raya EDSA, lokasi yang menyimpan memori kolektif perjuangan rakyat menggulingkan rezim diktator pada tahun 1986. Peristiwa bersejarah itu kembali disebut-sebut sebagai simbol tuntutan akan akuntabilitas.
Para demonstran menuntut pertanggungjawaban penuh atas mega-skandal yang ditaksir merugikan negara hingga miliaran dolar AS ini. Anggaran yang dicuri seharusnya bisa melindungi jutaan warga dari dampak siklon tropis yang mematikan.
Departemen Keuangan Filipina sendiri memperkirakan kerugian ekonomi akibat praktik korupsi proyek banjir sepanjang tahun 2023 hingga 2025 mencapai 118,5 miliar peso atau setara sekitar US$2 miliar. Angka ini hanya dari estimasi resmi pemerintah.
Namun, perkiraan dari kelompok seperti Greenpeace menyebutkan angka yang jauh lebih besar, bahkan mencapai US$18 miliar dana proyek terkait iklim yang diduga disalahgunakan. Skandal ini jelas bukan masalah kecil; ini adalah pukulan telak terhadap kepercayaan publik.
Untuk banyak warga Filipina, isu ini sangat pribadi dan menyentuh kehidupan sehari-hari.
“Ada kalanya saya sendiri harus berjalan di genangan banjir,” ungkap Aly Villahermosa (23), seorang mahasiswa keperawatan di Metro Manila.
“Kalau ada anggaran untuk proyek fiktif, mengapa tidak ada untuk sektor kesehatan? Ini benar-benar memalukan,” tambahnya, mencerminkan sentimen bahwa dana publik dikuras habis sementara layanan esensial dan perlindungan warga diabaikan.
Bahkan di Provinsi Bulacan, wilayah yang dikenal rawan banjir dan menjadi lokasi beberapa proyek fiktif yang disorot, warga melakukan aksi protes di tengah genangan air pasang yang tinggi, secara dramatis menuntut pertanggungjawaban.
Penyelidikan yang sedang berlangsung telah mengguncang lembaga legislatif. Beberapa senator dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina diduga terlibat.
Modus operandi yang terungkap melibatkan dugaan mark-up harga, proyek fiktif, hingga kualitas konstruksi yang jauh di bawah standar.
Dana yang dialokasikan, yang jumlahnya mencapai lebih dari 1 triliun peso selama 15 tahun terakhir, sebagian besar dicairkan hanya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2023–2025).
Senator Panfilo Lacson sempat mengungkapkan adanya skema “pembagian kue” yang terencana dengan matang, di mana kontrak-kontrak pengendalian banjir sengaja dipecah-pecah untuk memfasilitasi kickback atau suap.
Merespons tekanan publik yang masif, Presiden Ferdinand Marcos Jr. telah mengambil langkah. Ia membentuk komisi pencari fakta independen dan berjanji akan menjebloskan pihak-pihak yang terlibat ke penjara sebelum Natal.
Komisi tersebut dilaporkan telah mengajukan tuntutan pidana atas tindak pidana korupsi dan penjarahan terhadap setidaknya 37 tersangka. Selain itu, tuntutan juga diajukan terhadap 86 eksekutif perusahaan konstruksi dan sembilan pejabat pemerintah atas tuduhan penggelapan pajak senilai hampir 9 miliar peso.
Namun, langkah ini belum meredakan kemarahan publik sepenuhnya. Sebagian demonstran dan kelompok oposisi menuntut pertanggungjawaban yang lebih tinggi lagi, bahkan menyerukan agar Presiden Marcos Jr. juga dimintai pertanggungjawaban karena menyetujui anggaran tahun 2025 yang mengalokasikan miliaran untuk proyek-proyek yang kini menjadi sumber skandal.
Skandal korupsi proyek banjir Filipina ini bukan hanya soal pencurian dana, tetapi juga merupakan krisis kemanusiaan.
Ketika topan mematikan terus menerjang, kegagalan infrastruktur penanggulangan banjir berarti hilangnya nyawa dan harta benda masyarakat. Rakyat merasa dikhianati dua kali: uang mereka dicuri, dan perlindungan vital yang seharusnya mereka dapatkan tidak tersedia.
Pada beberapa kesempatan, unjuk rasa yang awalnya damai di Manila sempat diwarnai kericuhan. Terjadi bentrokan antara demonstran bertopeng dengan polisi anti-huru hara di dekat Istana Kepresidenan.
Insiden ini mengakibatkan puluhan petugas polisi dan warga terluka, serta penangkapan terhadap lebih dari 70 orang. Pihak berwenang menempatkan militer dalam status “siaga merah” sebagai antisipasi kericuhan lanjutan.
Namun, terlepas dari insiden kekerasan yang terisolasi tersebut, para pemimpin aksi, termasuk anggota kongres yang ikut serta, menegaskan bahwa tujuan utama unjuk rasa adalah akuntabilitas, tanpa memandang afiliasi politik. Siapa pun yang terbukti bersalah, tanpa pandang bulu, harus dihukum.
Protes di Filipina kali ini mengirimkan pesan kuat. Isu korupsi dan tanggung-jawab publik masih menjadi pemicu utama kebangkitan massa, terutama dari generasi muda, yang menuntut adanya perubahan sistemik, bukan sekadar penangkapan kosmetik.
Mereka menuntut keadilan, transparansi, dan masa depan di mana pejabat pemerintah benar-benar melayani rakyat, bukan memperkaya diri sendiri dari penderitaan.
