Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengambil langkah mengejutkan dengan mengumumkan pembentukan badan baru yang dinamakan Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Lembaga ini secara khusus akan memfokuskan kinerjanya pada pengawasan dan upaya perwujudan perdamaian di jalur Gaza yang hingga kini masih dilanda konflik hebat.
Keputusan besar ini langsung memicu perbincangan hangat di kalangan diplomatik internasional karena keterlibatan sosok-sosok kontroversial. Trump secara resmi menunjuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair untuk menduduki posisi penting dalam komite tersebut.
Selain Blair, nama yang juga muncul ke permukaan adalah Jared Kushner yang merupakan menantu dari Donald Trump sendiri. Kushner bukanlah orang baru dalam urusan Timur Tengah karena sebelumnya ia memainkan peran sentral dalam normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel.
Langkah Trump menunjuk Tony Blair diyakini bertujuan untuk memberikan bobot internasional pada komite ini mengingat pengalaman Blair sebagai utusan Kuartet Timur Tengah di masa lalu. Namun, rekam jejak Blair di kawasan tersebut juga tidak lepas dari berbagai kritik tajam dan penolakan dari sejumlah pihak.
Di sisi lain, kehadiran Jared Kushner mempertegas bahwa Trump ingin mengandalkan lingkaran dalamnya untuk menangani salah satu krisis paling rumit di dunia.
Kushner dikenal melalui Kesepakatan Abraham yang berhasil membawa perubahan signifikan pada peta politik regional beberapa tahun lalu.
Banyak analis memprediksi bahwa pembentukan Board of Peace ini akan segera menuai kritik luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia dan pengamat politik.
Keraguan muncul mengenai apakah komite ini bisa bersikap netral dalam menjalankan tugas pengawasan perdamaian di Gaza.
Beberapa pihak menganggap bahwa komposisi Dewan Perdamaian ini terlalu condong pada kepentingan politik tertentu daripada solusi kemanusiaan yang mendalam. Kritik diperkirakan akan menyoroti latar belakang keterlibatan Amerika Serikat di masa lalu yang dianggap seringkali tidak seimbang dalam menangani konflik Palestina dan Israel.
Meskipun demikian, tim transisi Trump tampaknya sangat percaya diri bahwa kombinasi antara Blair dan Kushner adalah formula yang tepat. Mereka dianggap memiliki kemampuan negosiasi di level tertinggi yang dibutuhkan untuk mendobrak kebuntuan diplomatik yang terjadi saat ini.
Gaza saat ini berada dalam kondisi yang sangat rapuh dengan kebutuhan bantuan kemanusiaan yang mendesak serta infrastruktur yang hancur total akibat peperangan. Board of Peace ini kabarnya akan memiliki wewenang luas untuk mengatur koordinasi bantuan sekaligus mengawasi gencatan senjata yang mungkin disepakati nantinya.
Namun, rincian mengenai mekanisme kerja komite ini secara teknis masih belum dipaparkan secara mendalam kepada publik.
Banyak yang bertanya-tanya bagaimana badan ini akan berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selama ini menjadi aktor utama di lapangan.
Donald Trump sendiri menyatakan bahwa tujuan utama dari dewan ini adalah untuk menghentikan pertumpahan darah secepat mungkin melalui pendekatan yang berbeda. Trump dikenal lebih menyukai negosiasi langsung dan kesepakatan transaksional dalam urusan luar negeri.
Langkah ini dipandang sebagai upaya Trump untuk segera menunjukkan hasil nyata dalam kebijakan luar negerinya segera setelah ia menjabat kembali di Gedung Putih. Isu Gaza memang menjadi salah satu sorotan utama dunia yang memberikan tekanan besar bagi pemerintahan Amerika Serikat mana pun.
Tony Blair yang kini kembali ke panggung diplomasi Timur Tengah menghadapi tantangan besar untuk membuktikan bahwa pendekatannya kali ini akan membawa hasil yang berbeda.
Pengalamannya selama bertahun-tahun di London dan Brussels diharapkan bisa menjembatani kepentingan Eropa dan Amerika.
Sementara itu, posisi Jared Kushner dianggap sebagai kepanjangan tangan langsung dari ambisi Trump di wilayah tersebut. Publik tentu masih mengingat bagaimana Kushner bergerak lincah di antara ibu kota negara-negara Teluk untuk membangun kesepakatan ekonomi dan politik yang baru.
Reaksi dari para pemimpin di Timur Tengah sendiri masih beragam menanggapi pembentukan komite pengawasan perdamaian ini.
Beberapa pemimpin menyambut baik keterlibatan aktif Amerika, namun ada pula yang merasa skeptis terhadap komposisi personel yang dipilih oleh Trump.
Board of Peace harus menghadapi realitas lapangan di Gaza yang sangat kompleks dan penuh dengan sentimen kebencian yang mendalam akibat perang yang berkepanjangan. Tidak mudah bagi siapa pun untuk masuk ke tengah konflik tersebut dan mencoba menegakkan aturan perdamaian.
Penunjukan Blair dan Kushner dipastikan akan menjadi subjek perdebatan panjang di sidang-sidang internasional dalam beberapa minggu ke depan. Banyak mata akan tertuju pada bagaimana dewan ini memulai langkah pertamanya setelah pelantikan resmi pemerintahan baru nanti.
Trump seolah ingin mengirimkan pesan kuat bahwa ia tidak akan mengikuti jalur diplomasi tradisional yang dianggapnya lamban dan tidak efektif. Ia memilih orang-orang yang ia anggap sebagai penutup kesepakatan yang handal untuk menyelesaikan krisis Gaza.
Tantangan terbesar bagi dewan ini adalah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat lokal di Gaza dan pihak-pihak yang bertikai secara langsung di lapangan.
Tanpa adanya kepercayaan, setiap rencana yang disusun oleh Blair dan Kushner hanya akan menjadi dokumen di atas kertas.
Kritikus berpendapat bahwa sejarah keterlibatan Blair dalam Perang Irak akan terus membayanginya dan bisa menghambat efektivitas perannya di komite perdamaian ini.
Hal ini menjadi titik lemah yang kemungkinan besar akan terus diserang oleh para penentang kebijakan Trump di dalam maupun luar negeri.
Di sisi lain, pendukung kebijakan ini berargumen bahwa dibutuhkan sosok yang berani mengambil risiko untuk bisa mengubah status quo di Gaza. Mereka melihat pembentukan komite ini sebagai bukti nyata komitmen Trump untuk menjaga stabilitas global tanpa harus melibatkan kekuatan militer secara langsung.
Dunia kini menanti apa yang akan dilakukan oleh Board of Peace dalam beberapa bulan pertama masa tugasnya nanti. Apakah komite ini benar-benar bisa menjadi kunci pembuka pintu perdamaian yang selama ini terkunci rapat bagi rakyat di jalur Gaza.
