Volvo secara terbuka mendesak Uni Eropa agar tetap berpegang pada rencana pelarangan penjualan mobil bermesin bensin dan diesel mulai 2035, meskipun tekanan dari sejumlah negara anggota dan produsen otomotif kian menguat. Produsen asal Swedia itu menilai setiap pelonggaran kebijakan justru berisiko merusak kepercayaan terhadap arah jangka panjang regulasi Uni Eropa.
Mengutip laporan Reuters, Volvo memperingatkan bahwa perubahan peta jalan menuju 2035 akan menciptakan ketidakpastian bagi industri. Saat ini, Uni Eropa menargetkan pelarangan penjualan kendaraan baru dengan emisi CO₂ mulai 2035 sebagai bagian penting dari strategi netralitas karbon dan percepatan adopsi kendaraan listrik di kawasan tersebut.
Chief Commercial Officer Volvo, Erik Severinson, menegaskan bahwa Komisi Eropa seharusnya menolak upaya untuk menghapus atau melonggarkan larangan mesin pembakaran internal. Menurutnya, Volvo sudah siap sepenuhnya dengan portofolio kendaraan listrik murni dan telah menanamkan investasi besar untuk menyongsong transisi ini.
Volvo dan Polestar tercatat sebagai dua produsen yang paling vokal mempertahankan target 2035. Sikap ini berbeda dengan beberapa negara besar seperti Jerman dan Italia, beserta sejumlah pabrikan otomotifnya, yang melobi Brussels agar aturan tersebut dilunakkan. Mereka beralasan industri otomotif Eropa membutuhkan fleksibilitas lebih besar di tengah persaingan ketat dengan produsen kendaraan asal China.
Bahkan, seorang anggota Parlemen Eropa dari Jerman menyebut Komisi Eropa berpotensi mempertimbangkan pembatalan larangan tersebut, dengan alternatif target pengurangan emisi CO₂ hingga 90 persen, bukan larangan total mesin bensin.
Menanggapi wacana itu, Severinson menyebut langkah mundur sebagai sesuatu yang “sangat disayangkan”. Ia menekankan bahwa perubahan kebijakan di tahap ini akan mengganggu kepercayaan industri. Menurutnya, Volvo dan produsen lain telah menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan aturan yang telah disepakati, sehingga perubahan mendadak hanya karena sebagian pihak belum siap akan menciptakan ketidakadilan.
Di sisi lain, perdebatan ini mencerminkan polarisasi yang semakin tajam di Eropa terkait transisi energi. Sejumlah kelompok advokasi dan pelaku industri meminta Uni Eropa membuka ruang bagi teknologi lain, seperti hybrid plug-in (PHEV), biofuel, dan bahan bakar sintetis, alih-alih hanya berfokus pada kendaraan listrik murni berbasis baterai (BEV).
Tekanan juga datang dari sisi konsumen. Laporan terbaru Ernst & Young menunjukkan adanya pergeseran preferensi global, di mana sekitar 50 persen konsumen kini kembali mempertimbangkan mobil bermesin bensin atau diesel untuk pembelian berikutnya. Minat terhadap kendaraan listrik murni tercatat turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kritik terhadap target 2035 juga datang dari luar Eropa. CEO Ford, Jim Farley, sebelumnya memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko membuat Eropa “menyerahkan masa depan industri otomotif” kepada produsen kendaraan listrik China, yang saat ini semakin agresif memperluas pangsa pasar global.
Meski berbasis di Swedia, Volvo saat ini berada di bawah kendali Zhejiang Geely Holding Group asal China, yang mengakuisisi merek tersebut dari Ford pada 2010. Struktur kepemilikan ini kerap menjadi sorotan dalam perdebatan, terutama terkait arah strategis dan kesiapan Volvo dalam menghadapi era kendaraan listrik.
Di tengah perbedaan pandangan tersebut, sikap Volvo mencerminkan konflik utama industri otomotif Eropa saat ini: antara komitmen jangka panjang terhadap target iklim dan realitas pasar serta kesiapan konsumen yang masih beragam.
