Negara pulau Madagaskar kembali terguncang oleh gejolak politik. Setelah berminggu-minggu dilanda protes massal yang tak kunjung mereda, Unit militer di negara itu akhirnya bergerak, melakukan sebuah kudeta yang menggulingkan pemerintahan Presiden Andry Rajoelina.
Aksi perebutan kekuasaan ini mengakhiri masa jabatan Rajoelina yang penuh ketidakpuasan publik dan ketegangan politik.
Presiden Andry Rajoelina dilaporkan segera meninggalkan negara tersebut setelah gerakan militer mengambil alih kendali.
Kepergiannya ini terjadi tak lama setelah Majelis Nasional Madagaskar, badan legislatif tertinggi, dibubarkan, menandai runtuhnya seluruh struktur pemerintahan.
Gejolak politik kali ini bukan muncul tiba-tiba. Akar permasalahannya berasal dari ketidakpuasan masyarakat yang meluas terhadap kondisi ekonomi yang kian memburuk. Harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara isu kelangkaan air dan listrik menjadi masalah kronis yang memperparah penderitaan rakyat.
Rakyat Madagaskar, khususnya generasi muda yang kerap disebut Gen Z, telah turun ke jalan selama berminggu-minggu. Ribuan pengunjuk rasa memadati ibu kota, Antananarivo, menuntut pengunduran diri presiden dan perubahan struktural yang mendasar.
Mereka menuding pemerintah Rajoelina gagal mengatasi kemiskinan dan membiarkan maraknya dugaan korupsi.
Protes yang awalnya damai mulai berubah menjadi bentrokan mematikan. Laporan PBB menyebutkan setidaknya 22 orang tewas dalam konfrontasi antara demonstran dan aparat keamanan sejak gelombang unjuk rasa dimulai pada akhir September. Korban jiwa ini semakin memicu kemarahan publik.
Titik baliknya terjadi ketika sejumlah unit militer mulai membelot.
Beberapa unit tentara elit, termasuk dari Komando dan Satuan Intervensi Khusus (CAPSAT) yang ironisnya pernah membantu Rajoelina merebut kekuasaan pada kudeta tahun 2009, kini berbalik melawan. Mereka bergabung dengan masyarakat yang marah.
Pada Minggu, 12 Oktober 2025, Komandan CAPSAT, Kolonel Michael Randrianirina, membantah telah terjadi kudeta, namun secara terbuka mengakui bahwa unit militernya telah mengambil alih kendali atas angkatan bersenjata. Ini merupakan sinyal yang jelas bahwa kekuasaan sipil telah melemah drastis.
Presiden Rajoelina, yang menghadapi krisis ini, sebelumnya sempat menyebut adanya upaya perebutan kekuasaan secara ilegal dan dengan kekerasan. Ia menunjuk panglima militer baru beberapa jam setelah ia mengecam dukungan militer terhadap pengunjuk rasa.
Langkah ini gagal membendung pembelotan yang meluas.
Dalam sebuah pidato yang disiarkan melalui media sosial, ia mengklaim telah pindah ke lokasi yang aman untuk melindungi nyawanya sendiri. Ia tidak menyebutkan keberadaannya, namun menyatakan tidak akan membiarkan Madagaskar dihancurkan.
Namun, laporan dari media internasional, termasuk RFI, menyebut bahwa Presiden Rajoelina diterbangkan keluar dari negaranya. Ia dikabarkan melarikan diri ke Prancis menggunakan pesawat militer Prancis, menyusul adanya kesepakatan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Langkah ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai intervensi asing. Kedutaan Prancis di Madagaskar segera merilis pernyataan yang menekankan bahwa Paris menghormati kedaulatan negara Afrika tersebut, dan menolak laporan yang menyebut adanya campur tangan.
Peristiwa ini adalah pengulangan sejarah pahit di Madagaskar. Negara kepulauan yang terletak di lepas pantai Mozambik ini memang telah mengalami beberapa kali kudeta militer sejak merdeka dari Prancis pada tahun 1960.
Kudeta tahun 2009, yang membawa Rajoelina ke kekuasaan untuk pertama kalinya, juga merupakan hasil dari protes massa yang didukung oleh militer. Kini, sejarah tampak berulang, dengan Rajoelina sendiri yang menjadi korbannya.
Dengan bubarnya Majelis Nasional dan kepergian Presiden, terjadi kekosongan kekuasaan yang nyata. Mantan Presiden dan pemimpin oposisi Marc Ravalomanana, yang pernah digulingkan Rajoelina pada 2009, angkat bicara.
Ravalomanana menyerukan masa transisi yang damai, inklusif, dan bertanggung jawab, alih-alih pembalasan atau kebingungan.
Hal ini menunjukkan bahwa oposisi kini mulai menyusun langkah untuk mengisi kevakuman politik tersebut.
Madagaskar, salah satu negara termiskin di dunia, membutuhkan stabilitas. Bank Dunia mencatat empat dari lima penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, membuat negara ini sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dan politik.
Kudeta dan ketidakstabilan politik hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah ada, mengancam investasi, dan menunda pemulihan ekonomi. Dunia internasional kini memantau dengan cermat perkembangan selanjutnya di Antananarivo, menunggu pengumuman resmi dari pihak militer yang mengambil alih.
Langkah militer membubarkan Majelis Nasional adalah upaya untuk membersihkan sisa-sisa rezim lama. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang legitimasi dan sifat pemerintahan transisi yang akan dibentuk.
Semua mata kini tertuju pada siapa yang akan muncul sebagai pemimpin baru di Madagaskar, dan bagaimana mereka akan mengatasi gelombang protes yang dipicu oleh kemarahan terhadap kondisi ekonomi yang parah. Kudeta Madagaskar ini menambah daftar panjang negara-negara yang mengalami gejolak akibat krisis biaya hidup dan ketidakpuasan publik terhadap elit penguasa.
