Isu kerenggangan hubungan antara Wabup Tulungagung, Ahmad Baharudin, dan Bupati Gatut Sunu yang beredar di masyarakat kini semakin memanas dan menjadi viral. Wabup Baharudin secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan strategis, termasuk penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kekisruhan ini mencuat ke publik setelah Wabup Baharudin dalam beberapa kesempatan memberikan pernyataan yang mengindikasikan bahwa ia hanya “pelengkap” dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menegaskan, pengabaian ini bukan sekadar opini, melainkan pengalaman nyata yang ia rasakan.
“Dalam penentuan kebijakan, terutama terkait APBD, saya tidak pernah diajak duduk bersama. Bahkan untuk dokumen APBD, saya hanya diberikan setelah semua selesai. Padahal, secara etika dan moral, seharusnya ada komunikasi dan kolaborasi,” ujar Baharudin, Senin (29/09/2025).
Hubungan yang tidak harmonis ini memicu reaksi keras dari masyarakat dan elemen aktivis daerah. Ratusan warga yang tergabung dalam berbagai aliansi sempat menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan kantor DPRD Tulungagung, menuntut agar kedua pemimpin daerah tersebut segera memperbaiki komunikasi demi kepentingan publik.
Isu Kebijakan dan Etika Pemerintahan
Pakar hukum tata negara dari Universitas Brawijaya, Dr. Irfan Hakim (nama samaran), menjelaskan bahwa secara hukum, kepala daerah (Bupati) memang memiliki kewenangan penuh dalam merencanakan pembangunan. Namun, mengabaikan wakil kepala daerah dalam proses pengambilan keputusan dinilai melanggar etika pemerintahan yang baik.
“Secara aturan administrasi, Bupati memang wajib merencanakan pembangunan. Keterlibatan Wakil Bupati bukan syarat wajib. Tetapi, ini adalah soal etika. Pemerintah yang efektif harus menjalankan prinsip kolektif-kolegial. Konflik ini bisa menghambat pelayanan publik,” jelas Dr. Irfan.
Dampak dari ketidakharmonisan ini dikhawatirkan mempengaruhi kinerja daerah. Apalagi, APBD Tulungagung untuk tahun 2026 dikabarkan mengalami defisit signifikan, yang menuntut adanya sinergi kuat dari seluruh unsur pimpinan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Gatut Sunu belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Wabup Tulungagung yang menjadi viral. DPRD Tulungagung sendiri telah menerima aspirasi masyarakat dan berjanji akan segera memfasilitasi pertemuan mediasi antara Bupati dan Wakil Bupati untuk mengakhiri perselisihan yang merugikan masyarakat ini.
