Kamis, 2 Oktober 2025, menjadi hari panas di depan gedung DPRD Kabupaten Pati. Rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket yang tengah berjalan di dalam ruangan, diwarnai kericuhan serius di luar. Puncaknya, Teguh Istiyanto, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), menjadi korban pengeroyokan brutal.
Teguh Istiyanto diserang oleh sekelompok massa yang nyata-nyata merupakan pendukung Bupati Pati Sudewo. Insiden memalukan ini terjadi saat Teguh dan sejumlah rekannya tiba di area dewan.
Kedatangan rombongan AMPB adalah untuk menjalankan fungsi kontrol publik: mengawal dan memantau jalannya rapat penting Pansus Hak Angket. Namun, niat baik mereka disambut dengan kekerasan.
Ratusan pendukung Bupati Pati Sudewo telah memadati lokasi tersebut jauh sebelum rombongan AMPB tiba. Seketika melihat Teguh, kerumunan massa ini langsung menghadang dan melontarkan teriakan. Suasana tegang itu langsung memanas.
Kekerasan tak terhindarkan. Sejumlah orang dari kerumunan massa pro-Bupati langsung menerjang dan memukul Teguh Istiyanto di tengah keramaian. Teguh menjadi target utama serangan, sebuah upaya nyata untuk membungkam suara kritis terhadap pemerintahan daerah.
Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi bergerak cepat merespons kekacauan. Mereka segera melerai aksi kekerasan tersebut. Petugas harus berjibaku mengevakuasi Teguh demi mencegah bentrokan lebih luas antara kedua kubu massa yang tengah bersitegang.
Aksi kekerasan terang-terangan ini sontak menuai kecaman keras dari berbagai pihak. Banyak kalangan menilai tindakan anarkis itu mencerminkan arogansi pendukung kekuasaan. Ini diinterpretasikan sebagai cara untuk mengintimidasi dan meredam upaya pengawasan yang dilakukan masyarakat sipil.
AMPB, sebagai organisasi yang berjuang untuk transparansi, mengecam keras insiden yang menimpa koordinatornya. Mereka menegaskan bahwa jalur hukum akan ditempuh untuk mengusut dan memproses para pelaku.
“Kami mendesak aparat kepolisian agar segera menangkap dan memproses hukum pelaku pengeroyokan,” tegas perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Kamis (2/10).
AMPB menyatakan bahwa preseden buruk seperti ini tidak boleh dibiarkan. Mereka mengingatkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh massa pro-kekuasaan. Tindakan hukum resmi harus diambil untuk menjamin keadilan ditegakkan.
Organisasi masyarakat kritis ini juga mengajukan tuntutan penting kepada lembaga legislatif dan keamanan. Mereka meminta DPRD Pati dan aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan total bagi setiap warga yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan resmi dewan.
Ruang publik seperti forum Pansus Hak Angket seharusnya menjadi arena untuk demokrasi yang sehat dan transparan. Bukan justru berubah menjadi medan intimidasi dan kekerasan.
Di balik kericuhan di luar gedung, rapat Pansus Hak Angket di dalam tetap berjalan. Agenda utama rapat ini adalah klarifikasi terhadap sejumlah kebijakan Bupati Pati Sudewo yang sedang disorot dan dinilai kontroversial oleh publik.
Hingga berita ini ditulis, pihak kepolisian belum mengeluarkan keterangan resmi yang mengidentifikasi pelaku. Belum ada informasi detail mengenai perkembangan proses penyelidikan dan penangkapan.
Pengeroyokan yang menimpa Koordinator AMPB ini telah menjadi sorotan luas di tingkat nasional. Publik menuntut aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dan adil, menjunjung tinggi marwah demokrasi, dan melindungi hak-hak sipil warga dalam menyampaikan aspirasi mereka secara damai.
Insiden ini menegaskan betapa tingginya tensi politik di Kabupaten Pati. Isu-isu yang dibahas dalam Hak Angket, mulai dari dugaan ketidaklaziman mutasi pegawai hingga polemik kenaikan tarif PBB-P2, telah membelah masyarakat dan memicu polarisasi yang berujung pada kekerasan fisik.
Teguh Istiyanto dan rekan-rekannya hanyalah sebagian kecil dari warga Pati yang berani bersuara. Tindakan kekerasan yang mereka terima menjadi peringatan serius bagi perlindungan aktivis di daerah.
Peran aparat keamanan, khususnya kepolisian, sangat vital dalam menjaga agar ketegangan politik tidak terus berkembang menjadi konflik fisik yang merusak tatanan sosial. Tindakan tegas terhadap pelaku pengeroyokan akan menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum di Pati.
Insiden tersebut menunjukkan bahwa intimidasi dan upaya pembungkaman masih menjadi tantangan nyata. AMPB berkeras, upaya pengawasan terhadap kebijakan bupati harus terus berjalan, terlepas dari ancaman yang mereka terima.
Ini adalah pertarungan untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Rakyat berhak mengawal jalannya pemerintahan.
Kericuhan di depan DPRD Pati ini menambah catatan kelam bagi iklim demokrasi lokal. Keadilan harus ditegakkan untuk Teguh Istiyanto, dan keamanan harus dijamin untuk setiap warga yang ingin berpartisipasi dalam proses pengawasan pemerintahan. Proses hukum harus segera dijalankan.
