Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Kopdes/Kelurahan Merah Putih di Ternate, Maluku Utara, Jumat (3/10/2025). Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat jalannya operasional sekaligus pembiayaan koperasi desa, yang digadang-gadang sebagai instrumen penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Menteri Koperasi, Farida Farichah, menegaskan bahwa percepatan operasional Kopdes Merah Putih harus segera diwujudkan. Menurutnya, koperasi desa bukan hanya program kementerian semata, melainkan gerakan nasional yang membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk peran aktif BUMN, perbankan, dan pemerintah daerah.
“Rakor ini adalah momentum penting untuk memperkuat langkah bersama. Koperasi desa harus benar-benar bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa maupun kelurahan,” ujar Farida dalam sambutannya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh kepala dinas dari berbagai provinsi, termasuk Sulawesi Utara, Jawa Timur, hingga Maluku Utara. Kehadiran mereka, kata Farida, menandakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam mengawal implementasi Kopdes Merah Putih agar benar-benar berdampak bagi warga.
Dari sisi teknis, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan agar koperasi desa bisa segera beroperasi dengan modal yang memadai. Skema ini melibatkan kolaborasi dengan Himbara, BUMN, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), hingga lembaga keuangan lain. Namun, Farida mengingatkan, akses pembiayaan hanya akan diberikan jika koperasi mampu menyusun proposal usaha yang matang, menjalin kemitraan produktif, dan menyiapkan rencana bisnis yang realistis.
“Tujuan kita bukan hanya menumbuhkan koperasi, tapi memastikan koperasi itu berkelanjutan,” tegasnya.
Kemenkop juga memperkuat ekosistem dengan menghadirkan 1.104 Project Management Officer (PMO) dan 8.000 Business Assistant (BA) yang tersebar di seluruh Indonesia. Masing-masing BA akan mendampingi hingga 10 koperasi untuk memastikan koperasi benar-benar berfungsi sebagai wahana bisnis masyarakat desa sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai penunjang, para pengurus koperasi, dinas, BA, dan PMO akan mengikuti pelatihan intensif. Pelatihan ini dijadwalkan berlangsung pertengahan bulan Oktober, dengan fokus utama pada penguatan kapasitas penyusunan proposal usaha agar koperasi dapat beroperasi secara profesional.
Selain pendampingan SDM, pemerintah juga mempercepat penyaluran pembiayaan koperasi dari pinjaman negara. Proses ini mulai berjalan pekan ini, setelah regulasi disederhanakan sehingga koperasi desa bisa lebih cepat mengakses modal kerja maupun belanja modal.
Farida juga mengingatkan pentingnya transparansi data. Setiap Kopdes Merah Putih diwajibkan memperbarui profil dan operasionalnya secara rutin melalui aplikasi SIMKOPDES. Data ini akan menjadi dasar evaluasi, perencanaan, sekaligus acuan pembiayaan yang tepat sasaran.
Rakor di Ternate ini diharapkan menjadi forum konsolidasi untuk memetakan kebutuhan, mengidentifikasi kendala, sekaligus menyusun strategi mitigasi risiko bersama. Farida menekankan, keberhasilan program tidak bisa hanya ditopang oleh pusat, melainkan butuh sinergi erat antara dinas, satgas daerah, pengurus koperasi, perbankan, BUMN, dan tentu saja masyarakat sebagai anggota.
“Komitmen bersama sangat dibutuhkan. Kita ingin koperasi desa benar-benar tumbuh kuat, transparan, dan menjadi tulang punggung ekonomi desa,” pungkasnya.
