Krisis ekonomi Iran memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Inflasi tinggi yang disertai melemahnya nilai tukar rial telah menggerus daya beli masyarakat, memicu gelombang protes di sejumlah kota, termasuk ibu kota Teheran.
Pada 29 Desember, ratusan warga turun ke jalan di kawasan pasar pusat Teheran. Mereka menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan nilai tukar dan menyusun strategi ekonomi yang jelas. Aksi serupa juga terjadi di beberapa kota lain.
Rekaman yang dirilis kantor berita lokal memperlihatkan kerumunan massa memenuhi jalan-jalan utama di area perdagangan yang biasanya ramai. Aparat keamanan dilaporkan menggunakan gas air mata untuk membubarkan demonstran di Teheran dan dua kota lainnya.
Nilai mata uang rial terus tertekan di pasar bebas. Pada akhir Desember, kurs dolar AS menembus sekitar 1,39 juta rial, sementara euro mencapai 1,64 juta rial. Fluktuasi tajam ini membuat aktivitas impor dan perdagangan terganggu karena pelaku usaha memilih menunda transaksi demi menghindari kerugian.
Situasi diperparah oleh tingkat inflasi yang dilaporkan mencapai lebih dari 42 persen. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan jasa berlangsung cepat, sementara pendapatan masyarakat tidak mampu mengimbangi lonjakan biaya hidup.
Di tengah tekanan tersebut, Gubernur Bank Sentral Iran Mohammad Reza Farzin mengundurkan diri pada 29 Desember dan kini menunggu persetujuan resmi. Mantan Menteri Ekonomi Abdolnaser Hemmati disebut-sebut sebagai kandidat kuat penggantinya.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara terbuka mengakui beratnya krisis ekonomi saat memaparkan rancangan anggaran negara 2026 di parlemen sehari sebelumnya. Ia menyoroti keterbatasan fiskal pemerintah di tengah tuntutan kenaikan upah dan meningkatnya beban belanja negara.
Menurut Pezeshkian, kondisi saat ini merupakan akumulasi dari kebijakan pemerintah, parlemen, serta pemerintahan sebelumnya. Pendapatan negara yang melemah membuat ruang gerak pemerintah semakin sempit.
Para analis menilai tekanan ekonomi Iran tidak terlepas dari kombinasi faktor internal dan eksternal. Lemahnya tata kelola ekonomi, kebijakan ekonomi tertutup, sanksi Amerika Serikat yang membatasi ekspor minyak, serta ketegangan geopolitik dengan Israel dan AS turut memperburuk keadaan.
Amir Hossein Mahdavi, peneliti ekonomi Iran dari University of Connecticut, menyebut Teheran memiliki pilihan yang sangat terbatas untuk keluar dari krisis dalam waktu singkat. Normalisasi hubungan dengan AS atau pemangkasan besar-besaran belanja pemerintah dinilai sulit direalisasikan secara politik.
Rancangan anggaran 2026 mencerminkan dilema tersebut. Dengan pendapatan minyak yang menurun, pemerintah terpaksa meningkatkan ketergantungan pada pajak. Namun, parlemen Iran dilaporkan menolak rancangan anggaran itu, menambah ketidakpastian kebijakan.
Di tingkat masyarakat, dampak krisis terasa langsung. Omid, 42 tahun, seorang manajer penjualan di Teheran, mengungkapkan pendapatannya merosot drastis dalam dua bulan terakhir akibat pelemahan rial. Biaya medis orang tuanya tak lagi terjangkau, sementara kendaraan pribadinya rusak tanpa dana untuk memperbaiki.
Seorang bankir bernama Mariam, 41 tahun, mengatakan penghasilannya kini hanya cukup menutupi sekitar dua pertiga kebutuhan hidup bulanan. Aktivitas sosial dan konsumsi makanan bergizi terpaksa dikurangi demi bertahan hingga akhir bulan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi Iran bukan sekadar persoalan makro, melainkan telah menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Tanpa kebijakan tegas dan stabilitas politik, tekanan ekonomi dikhawatirkan akan terus memicu ketidakpuasan publik di waktu mendatang.
