Kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored kembali menjadi panggung adu argumen panas terkait proses seleksi Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi BPJS. Fokus diskusi tertuju pada pengelolaan dana jumbo yang menyentuh angka Rp1.000 triliun, sebuah nilai fantastis yang menuntut pengawasan super ketat dan independen. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Gofur, salah satu calon Dewas BPJS Kesehatan, secara terbuka melontarkan kritik pedas terhadap daftar nama yang lolos seleksi.
Ia menyoroti adanya kandidat dari unsur pekerja yang dinilai tidak memiliki rekam jejak memadai dalam pengawasan jaminan kesehatan, namun tetap melaju dalam proses tersebut.
Persoalan utama yang mencuat dalam diskusi ini bukanlah sekadar kapasitas individu, melainkan integritas proses seleksi oleh Panitia Seleksi (Pansel). Abdul Gofur menegaskan bahwa mekanisme yang berjalan saat ini jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia mempertanyakan alasan di balik gugurnya sejumlah peserta yang memiliki rekam jejak advokasi kuat, sementara di sisi lain, muncul indikasi adanya afiliasi partai politik pada beberapa kandidat yang lolos. “Bagaimana kita bisa menyatakan mereka mampu kalau proses yang dilaluinya tidak transparan?” tegas Gofur, sembari mengungkap bahwa peserta yang gugur tidak pernah diberikan penjelasan resmi mengenai alasan ketidaklolosan mereka.
Timboel Siregar dari BPJS Watch turut memperkuat argumen mengenai pentingnya tata kelola lembaga yang bersih dari kepentingan politik praktis. Isu ini menjadi kian mendesak mengingat BPJS mengelola hak dasar jutaan rakyat, termasuk isu penonaktifan peserta yang sempat disuarakan oleh anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.
Host Akbar Faizal pun mengingatkan agar kepentingan publik luas—termasuk pensiunan dan keluarga—tidak dikalahkan oleh ego sektoral atau koneksi politik. Diskusi ini pada akhirnya melempar bola panas ke hadapan negara: apakah pemilihan pengawas dana rakyat ini didasarkan pada kelayakan kompetensi sejati, atau sekadar formalitas “lolos” melalui jalur koneksi?
