Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi usulan Anggota DPR RI Irma Suryani terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menilai kata “gratis” sebaiknya dihapus dari nama program tersebut karena dianggap menimbulkan stigma negatif, dan ia berjanji akan segera melaporkannya langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya akan segera melaporkan hal ini kepada Presiden,” ujar Dadan dalam wawancara yang dikutip pada Jumat (3/10/2025).
Pernyataan itu menyusul pembahasan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (1/10/2025). Rapat tersebut menghadirkan BGN, Kementerian Kesehatan, serta BPOM, dengan agenda evaluasi pelaksanaan MBG.
Dalam forum itu, Irma Suryani menekankan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola aspek kesehatan, sanitasi, dan sertifikasi makanan yang disalurkan lewat MBG. Ia menyoroti rencana penerapan sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan sertifikat kesehatan yang dikhawatirkan bisa disalahgunakan.
“Jika pengelolaan higiene tidak ditangani dengan baik, ada kemungkinan sertifikat ini akan diperjualbelikan dengan harga tinggi, bahkan bisa mencapai Rp5 sampai Rp10 juta per lembar,” tegas Irma.
Selain masalah sertifikasi, Irma juga menilai bahwa penyematan kata “gratis” pada program Makan Bergizi justru bisa memberi kesan kurang positif di mata masyarakat. Menurutnya, lebih tepat bila program ini hanya disebut Makan Bergizi, tanpa tambahan embel-embel lain.
“Embargo kata ‘gratis’ perlu dipikirkan ulang. Program ini membawa tujuan mulia, jadi sebaiknya cukup disebut Makan Bergizi. Stigma negatif itu yang sebaiknya kita hindari,” ujarnya.
Irma menambahkan, tujuan utama program MBG sebenarnya adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak bangsa. Dengan nutrisi yang baik, anak-anak diharapkan tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki IQ lebih tinggi, sehingga bisa berkontribusi lebih besar bagi masa depan Indonesia.
Dadan Hindayana pun menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti masukan dari DPR RI tersebut, terutama soal penamaan program yang dinilai strategis dalam membentuk persepsi publik. “Kami akan evaluasi kembali dan tentu akan dilaporkan kepada Presiden,” kata Dadan.
Program MBG sendiri digagas sebagai salah satu kebijakan prioritas pemerintah untuk menekan angka stunting sekaligus memperbaiki kualitas gizi generasi muda. Pemerintah berharap distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah dapat menciptakan generasi lebih sehat, kuat, dan unggul di masa depan.
