Hubungan China dan Jepang memanas drastis pasca pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi mengenai Taiwan. Ketegangan ini segera memicu aksi balasan Beijing, termasuk larangan penerbangan dan pembatalan tur, yang kini mengancam kerugian ekonomi hingga ¥2,2 triliun bagi Jepang.
Takaichi memicu kemarahan Beijing awal November lalu saat mengatakan pengerahan pasukan Jepang dapat menjadi bagian pertahanan kolektif jika Taiwan diserang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menuntut pernyataan itu dicabut, “Jika Jepang menolak untuk mencabutnya atau bahkan terus menempuh jalan yang salah, China harus mengambil tindakan balasan yang tegas dan keras, dan segala konsekuensi yang timbul akan ditanggung Jepang,” kata Mao Ning.
Takaichi enggan menarik pernyataannya, sehingga China merespons dengan membatalkan penerbangan dan menunda perilisan dua anime Jepang dengan alasan “sentimen penonton”. Dampaknya signifikan, mengingat 491.000 turis China telah membatalkan tiketnya ke Jepang, dan turis China adalah pasar pariwisata terbesar Jepang.
Aksi pembatalan turis, penerbangan, dan anime ini, menurut ekonom eksekutif Nomura Research Institute, Takahide Kiuchi, menunjukkan kebijakan China yang menggunakan pasar sebagai senjata diplomatik. Penggunaan sanksi ekonomi dan budaya kini menjadi cara Beijing untuk menghukum Tokyo, di mana kerugian ¥2,2 triliun bagi Jepang membuktikan kerentanan industri pariwisata terhadap shock geopolitik yang tiba-tiba, katanya.
Analisis The Guardian menyebut risiko konflik meningkat di wilayah sengketa Kepulauan Senkaku dan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan. Sementara Takaichi tetap kukuh, utusan tingkat tinggi dari Tokyo dikabarkan sedang menuju Beijing dalam upaya menenangkan situasi dan meredakan ketegangan China-Jepang.
Krisis diplomatik ini menegaskan bahwa setiap pernyataan politik Takaichi terkait Taiwan akan memicu dampak ekonomi langsung, mengingat 99 persen perdagangan Jepang bergantung pada rute maritim. Ketergantungan ekonomi Jepang pada China kini menjadi dilema strategis, di mana upaya penguatan militer kini dibalas dengan hantaman telak ke sektor ritel dan pariwisata.
