Penolakan sejumlah siswa SMA/SMK untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 dinilai sebagai wujud sikap skeptis terhadap pemerintah. Pengamat kebijakan pendidikan UPI Prof Cecep Darmawan, Kamis (30/10/2025), menyebut keengganan ini adalah peringatan serius bagi Kementerian Pendidikan terkait masalah sistemik yang lebih luas.
Cecep Darmawan memaparkan data bahwa 70 persen lulusan SMA tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, sebuah angka yang sangat tinggi. “Ketika mereka tidak melanjutkan sekolah, syukur kalau langsung kerja, kalau enggak kerja malah jadi pengangguran, maka bertambah lagi jumlah pengangguran, lalu jadi masalah lagi,” ungkap Cecep.
Penolakan siswa pada TKA 2025 ini, menurut Cecep, harus menjadi momentum evaluasi fundamental, bukan hanya perdebatan teknis pelaksanaan tes. Pemerintah harus berani menggali motivasi asli siswa, karena bisa jadi TKA dianggap tidak relevan bagi mayoritas siswa yang tidak akan melanjutkan studi ke universitas, katanya.
Persoalan utama kini adalah status TKA 2025 yang tidak jelas, apakah wajib atau hanya imbauan opsional dari kementerian. “Tes yang fair harus diberi tahu juga apa yang ditesnya. Kalau perlu, peserta didik diberi kisi-kisi soal jadi semua menyiapkan diri,” tutur Cecep.
Cecep juga mengkritik mindset pendidikan saat ini yang seakan memaksa anak cerdas di semua bidang, padahal potensi mereka berbeda. Ia menilai penolakan TKA ini tidak sepenuhnya salah siswa, melainkan cerminan kebutuhan perbaikan sistem pendidikan yang lebih mendasar dan menghargai keragaman kecerdasan.
Sikap skeptis siswa terhadap TKA 2025 ini menjadi rapor merah bagi relevansi kebijakan pendidikan pemerintah saat ini. Di tengah gempuran perubahan zaman, evaluasi akademik yang kaku dan tidak jelas tujuannya terbukti gagal menjawab kebutuhan riil 70 persen lulusan yang akan langsung terjun ke masyarakat.
