Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat sebuah pengorbanan besar di perairan Arafuru, Maluku, pada 15 Januari 1962. Kapal torpedo Macan Tutul gugur di dasar laut bersama Komodor Yos Sudarso dan 26 prajuritnya dalam upaya mempertahankan kedaulatan dari cengkeraman Belanda yang telah berlangsung selama 12 tahun pasca-kemerdekaan.
Tragedi ini tidak hanya melahirkan gelar Pahlawan Nasional bagi Laksamana Muda Yosafhat Sudarso, tetapi juga menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Bakti Samudra, sebuah pengingat akan dedikasi tanpa batas untuk menyatukan wilayah Irian Barat (Papua) ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Pasca-insiden tersebut, perjuangan fisik dan diplomasi terus berkobar, terutama setelah Belanda berupaya membentuk negara boneka Papua. Dalam buku Perjalanan Seorang Prajurit Komando, Sintong Panjaitan menceritakan detail Operasi Trikora di wilayah Manokwari yang saat itu dikuasai oleh pengikut Lodewyk Mandacan. Sebagai mantan mayor tentara Belanda dan kepala suku Arfak, Mandacan berhasil membawa sekitar 14.000 warga masuk ke hutan melalui hasutan negatif terhadap tentara Indonesia.
Sintong, yang saat itu berpangkat Kapten RPKAD (Kopassus), ditugaskan memimpin peleton untuk membebaskan anggota Koramil Samare yang disekap sekaligus meredam gejolak pemberontakan melalui strategi yang tidak biasa.
Alih-alih hanya menggunakan kekuatan senjata, Pangdam XVII Cendrawasih saat itu, Brigjen Sarwo Edhie Wibowo, menginisiasi Operasi Teritorial bersandi Operasi Wibawa. Strategi ini mengedepankan pendekatan persuasif dan kemanusiaan dibandingkan konfrontasi militer murni.
Sintong Panjaitan dan pasukannya merangkul para kepala suku atau Omdo Ofi, mengingat masyarakat setempat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi terhadap pemimpin adat mereka. Melalui dialog dan pembuktian niat baik, Lodewyk Mandacan akhirnya menyerahkan diri dan menyerukan kepada seluruh suku Arfak untuk kembali bergabung dengan Republik Indonesia.
Keberhasilan pendekatan teritorial ini menjadi pondasi kuat bagi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera). Meskipun dibayangi ancaman keamanan, termasuk rencana pembunuhan pejabat militer oleh kelompok pemberontak, proses demokrasi tersebut berjalan sukses di bawah tanggung jawab Brigjen Sarwo Edhie Wibowo.
Hasilnya, sebagian besar dari 800.000 penduduk Irian Barat yang terdiri dari ratusan suku dan bahasa sepakat untuk berintegrasi dengan NKRI. Melalui masa transisi badan PBB (UNTEA), Irian Barat resmi diserahkan kembali kepada Indonesia pada 1 Mei 1963, melengkapi kedaulatan negara dari Sabang sampai Merauke sebagai harga mati.
