Program Makan Bergizi (MBG) menorehkan catatan bersejarah dalam tata kelola anggaran pemerintahan di Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan kebanggaannya atas kecepatan realisasi anggaran program ini yang berhasil mencairkan dana sebesar Rp32,1 triliun hanya dalam kurun waktu 1,5 bulan. Dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta pada Jumat (13/1/2026), ia menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan fenomena perdana bagi sebuah kementerian atau lembaga dalam sejarah republik, di mana belanja negara mampu direalisasikan hingga puluhan triliun rupiah dalam tempo yang sangat singkat.
Anggaran yang telah dicairkan tersebut merupakan bagian dari total alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp268 triliun, yang juga didukung oleh dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total anggaran keseluruhan mencapai angka Rp335 triliun.
Menariknya, skema distribusi dana ini sangat terdesentralisasi, di mana sekitar 93 persen anggaran dialirkan langsung ke daerah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dari sana, dana diteruskan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar dari tingkat provinsi hingga ke pelosok desa, memastikan dampak ekonominya terasa langsung oleh masyarakat bawah.
Secara teknis, setiap SPPG diperkirakan menerima kucuran dana hampir Rp1 miliar setiap bulannya. Alokasi dana tersebut dibagi secara sistematis, yakni 70 persen untuk pengadaan bahan baku pangan lokal, 20 persen untuk biaya operasional termasuk gaji para relawan, dan 10 persen sebagai insentif pembangunan infrastruktur SPPG di tiap lokasi.
Sebagai gambaran besarnya skala program ini, di Jawa Barat saja terdapat 5.295 unit SPPG yang berarti terdapat perputaran uang mencapai Rp5,295 triliun per bulan, sementara di Aceh terdapat 608 unit SPPG dengan peredaran dana sekitar Rp608 miliar per bulan.
Selain fokus pada pemenuhan gizi, program MBG juga berfungsi sebagai mesin penggerak ekonomi daerah yang masif. Dadan Hindayana menjelaskan bahwa satu unit SPPG setidaknya mampu menyerap 50 tenaga kerja baru.
Program ini secara otomatis menciptakan permintaan pasar (create demand) dan menjamin penyerapan produk lokal, sehingga memicu lahirnya wirausaha baru serta memperkuat rantai pasok di daerah. Dengan adanya jaminan pembelian produk, produktivitas masyarakat lokal diharapkan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekosistem kewirausahaan yang baru terbentuk.
Dampak ekonomi dari program ini pun telah dikaji secara mendalam. Berdasarkan analisis Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2025, setiap satu rupiah yang dibelanjakan oleh Badan Gizi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga tujuh kali lipat.
Proyeksi ini selaras dengan pandangan World Bank yang menyatakan bahwa investasi pada sektor nutrisi merupakan langkah strategis jangka panjang, dengan potensi keuntungan balik hingga 23 kali lipat. Melalui efisiensi anggaran dan distribusi yang luas, program Makan Bergizi diharapkan tidak hanya mencetak generasi sehat, tetapi juga menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional di masa depan.
