Lembaga internasional IMF memberikan rekomendasi untuk meningkatkan rasio pajak guna memperkuat struktur APBN Indonesia. Namun, Purbaya respons usulan IMF tersebut dengan nada yang sangat hati-hati dan kritis. Purbaya Yudhi Sadewa, selaku Ketua Dewan Komisioner LPS, menilai bahwa menaikkan pajak karyawan di tengah kondisi ekonomi saat ini bukanlah langkah yang tepat.
Mengapa Purbaya Respons Usulan IMF dengan Penolakan?
Secara tegas, Purbaya menyatakan bahwa prioritas pemerintah seharusnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Menurutnya, Purbaya respons usulan IMF ini didasari oleh kekhawatiran terhadap penurunan daya beli kelas menengah yang selama ini menjadi motor penggerak konsumsi domestik.
IMF menyarankan kenaikan pajak untuk menjaga defisit anggaran tetap rendah. Namun, Purbaya berpendapat bahwa kebijakan fiskal yang terlalu ketat justru bisa menjadi senjata makan tuan. Jika pajak karyawan naik, masyarakat akan cenderung mengurangi pengeluaran mereka. Hal ini pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.
Risiko Kenaikan Pajak Terhadap Daya Beli
Ada beberapa alasan utama mengapa kebijakan kenaikan pajak ini dianggap berisiko tinggi bagi stabilitas nasional:
-
Penurunan Konsumsi Rumah Tangga: Sektor konsumsi menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia.
-
Efek Domino Sektor Ritel: Jika karyawan memiliki pendapatan bersih yang lebih sedikit, sektor perdagangan akan terpukul.
-
Sentimen Negatif Pasar: Kebijakan pajak yang agresif bisa membuat investor ragu terhadap stabilitas konsumsi domestik.
Oleh karena itu, melalui Purbaya respons usulan IMF, ia mengingatkan bahwa pemerintah perlu mencari alternatif pendapatan lain. Misalnya, pemerintah bisa mengoptimalkan ekosistem pajak digital atau meningkatkan kepatuhan pajak di sektor-sektor yang selama ini belum terjamah secara maksimal.
Alternatif Menjaga APBN Tanpa Bebani Karyawan
Selain menolak kenaikan pajak penghasilan, Purbaya menyarankan agar pemerintah lebih kreatif dalam mengelola belanja negara. Efisiensi birokrasi dan penghematan belanja rutin dapat menjadi solusi untuk menjaga kesehatan APBN. Selain itu, optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor komoditas juga memiliki potensi besar.
Purbaya percaya bahwa menjaga kepercayaan masyarakat jauh lebih penting saat ini. Jika masyarakat merasa terbebani secara finansial, maka pemulihan ekonomi pascapandemi yang sedang berjalan bisa terganggu. Respons ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi harus memiliki sisi kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan sekadar hitung-hitungan angka di atas kertas.
