Situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau kembali menjadi sorotan nasional. Pemerintah pusat, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah merilis data terbaru mengenai total luasan area yang terdampak.
Laporan resmi dari BNPB mencatat bahwa total luas lahan yang terbakar di Riau telah mencapai angka yang signifikan, yakni sekitar 2.163 hektare.
Angka ini merupakan data akumulatif yang dihitung hingga tanggal 11 November 2025.
Data ini menegaskan bahwa Riau masih menghadapi tantangan serius dalam penanggulangan bencana kabut asap, bahkan ketika tahun 2025 menjelang akhir.
Luasan 2.163 hektare bukanlah angka yang kecil. Besaran ini mencakup berbagai jenis lahan, mulai dari semak belukar hingga area gambut yang kritis.
Provinsi Riau memang telah lama dikenal sebagai salah satu wilayah paling rawan karhutla di Indonesia. Karakteristik lahan gambut yang mendominasi sebagian besar wilayahnya menjadi faktor utama mengapa api sangat sulit dipadamkan begitu menyala.
Api yang membakar di lahan gambut seringkali tidak hanya membakar permukaan, tetapi juga menjalar di bawah tanah. Ini membuat upaya pemadaman menjadi sangat kompleks dan membutuhkan sumber daya yang besar.
Keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam merilis data ini menunjukkan bahwa isu karhutla Riau telah menjadi perhatian di tingkat nasional, bukan lagi sekadar masalah regional.
Ini juga mengindikasikan adanya koordinasi antar lembaga, termasuk pengerahan Satuan Tugas (Satgas) Karhutla yang biasanya terdiri dari unsur gabungan.
Satgas ini melibatkan personel TNI, Polri, Manggala Agni dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta BPBD setempat.
Angka 2.163 hektare yang dilaporkan per 11 November 2025 menjadi tolok ukur sejauh mana dampak yang telah terjadi sepanjang tahun ini. Perhitungan ini penting untuk menentukan langkah-langkah mitigasi dan rehabilitasi pasca-kebakaran.
Perjuangan tim di lapangan dipastikan sangat berat.
Upaya pemadaman di Riau umumnya mengandalkan dua strategi utama: operasi darat dan operasi udara. Tim darat berjuang melakukan pendinginan (mopping up) di area gambut, memastikan api di bawah permukaan benar-benar padam.
Sementara itu, operasi udara, yang biasanya dikoordinasikan oleh BNPB, menjadi tumpuan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses.
Helikopter water bombing dikerahkan untuk menjatuhkan air langsung ke pusat kebakaran. Selain itu, Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan juga sering diterapkan untuk membasahi lahan gambut yang kering agar tidak mudah terbakar.
Laporan BNPB mengenai 2.163 hektare lahan terbakar ini menjadi data resmi yang digunakan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas intervensi yang telah dilakukan.
Munculnya angka ini di bulan November juga cukup menjadi perhatian. Biasanya, puncak musim kemarau dan karhutla terjadi antara bulan Agustus hingga Oktober.
Fakta bahwa kebakaran masih terakumulasi hingga November bisa mengindikasikan pergeseran pola musim kemarau atau munculnya titik-titik api baru yang dipicu oleh aktivitas manusia. Dampak dari kebakaran seluas ini sudah pasti sangat dirasakan oleh masyarakat.
Aspek paling meresahkan dari karhutla Riau adalah kabut asap. Asap tebal tidak hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi, seperti mengganggu jadwal penerbangan, tetapi juga membawa ancaman kesehatan yang serius.
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) biasanya melonjak drastis saat kabut asap melanda. Kualitas udara yang memburuk memaksa sekolah-sekolah untuk diliburkan dan aktivitas warga di luar ruangan menjadi sangat terbatas.
Ribuan hektare lahan yang hangus juga berarti hilangnya keanekaragaman hayati. Riau adalah rumah bagi ekosistem gambut yang unik dan menjadi habitat bagi berbagai satwa liar.
Kerusakan ekosistem ini membutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa pulih, bahkan beberapa kerusakan pada kubah gambut mungkin bersifat permanen. Dari sisi ekonomi, kerugian yang ditimbulkan tentu sangat besar, jauh melampaui biaya operasional pemadaman api itu sendiri.
Meskipun laporan BNPB ini berfokus pada luasan yang terbakar, fokus penanganan karhutla juga selalu menyentuh aspek pencegahan dan penegakan hukum.
Sebagian besar karhutla diidentifikasi akibat ulah manusia, terutama terkait dengan praktik pembukaan lahan untuk pertanian atau perkebunan.
Oleh karena itu, patroli di area rawan dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran menjadi kunci agar angka 2.163 hektare ini tidak terus bertambah di masa mendatang. Data 2.163 hektare ini adalah sebuah pengingat yang jelas bahwa bencana karhutla masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Kini, fokus utama tim gabungan di lapangan adalah mengendalikan sisa titik api yang mungkin masih ada, sekaligus melakukan pendinginan intensif di lahan gambut yang sudah terbakar.
Semua pihak berharap musim penghujan akan segera tiba dengan intensitas yang cukup untuk membantu proses pemadaman alami, terutama untuk memadamkan api yang membara jauh di dalam lapisan gambut.
BNPB dan lembaga terkait lainnya akan terus memantau situasi dan memperbarui data seiring dengan perkembangan di lapangan.
