Pelantikan 173 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung pada Senin (6/10/2025) tidak sekadar pergantian posisi. Bagi Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, momentum ini menjadi langkah penting untuk memperkuat budaya birokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik di Plaza Balai Kota Bandung, Farhan menegaskan bahwa perubahan dalam struktur pemerintahan merupakan hal wajar. Namun, lebih dari itu, ia ingin setiap rotasi jabatan menjadi kesempatan untuk meneguhkan komitmen moral ASN terhadap pelayanan publik.
“Perubahan, penyesuaian, dan perputaran roda pimpinan dalam birokrasi adalah hal yang rutin. Tujuannya agar organisasi pemerintahan besar ini selalu bisa mengikuti dinamika masyarakat yang penuh dengan perubahan,” ujarnya.
Farhan menuturkan, proses rotasi dilakukan dengan berpegang pada kompetensi, integritas, dan administrasi. Ia memastikan setiap keputusan diambil secara objektif, tanpa intervensi kepentingan pribadi.
“Penempatan ini didasarkan kepada kompetensi, kinerja, integritas, serta rekam jejak yang terukur. Tidak ada proses yang bersifat subjektif atau berdasarkan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Dalam arahannya, Farhan berulang kali menyoroti pentingnya integritas sebagai wajah birokrasi. Ia memperingatkan agar pejabat tidak terlibat dalam praktik transaksional seperti jual-beli jabatan.
“Sekali lagi saya tegaskan: integritas, dua kali integritas, tiga kali integritas. Apabila terindikasi adanya jual-beli jabatan, maka dengan semudahnya kita akan melakukan tindakan hukum yang tegas dan terukur,” ungkapnya.
Menurutnya, birokrasi yang berintegritas akan melahirkan kepercayaan publik. Tanpa itu, segala program pemerintah akan sulit berhasil. “Masalah sampah, pasar, parkir, dan lainnya hanya bisa selesai bila masyarakat percaya kepada birokrasi. Untuk mendapatkan kepercayaan itu, birokrat harus amanah dan profesional,” ucapnya.
Beberapa pejabat yang dilantik di antaranya Arief Budiman sebagai Direktur RSUD Bandung Kiwari, Lutfi Firdaus sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Eko Rotary Nurtito sebagai Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut.
Farhan juga menyoroti dua sektor penting, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dan RSUD Bandung Kiwari. Ia menyebut keduanya menghadapi tantangan besar dalam melayani masyarakat.
“Terpaling berat itu DPKP, karena harus melanjutkan penataan daerah kumuh sekaligus implementasi kebijakan pemerataan tiga juta rumah untuk rakyat dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Menurut Farhan, sebagian besar kawasan kumuh di Bandung berada di sepadan sungai dan perlu ditangani dengan pendekatan sosial, bukan kekerasan. “Hampir semua kelurahan di Bandung punya rumah di sepadan sungai, dan semuanya pasti kumuh. Jadi prioritasnya adalah pembinaan masyarakat, bukan langsung penggusuran,” tambahnya.
Selain itu, ia juga menekankan perlunya peningkatan layanan kesehatan di RSUD Kiwari. Rumah sakit tersebut, katanya, harus menambah fasilitas dan peralatan medis agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.
“Rumah Sakit Kiwari harus memperluas berbagai jenis layanan, seperti alat pemeriksaan jantung dan lain-lain,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Farhan mengajak seluruh pejabat untuk memperkuat niat pengabdian kepada masyarakat dan menanamkan semangat Bandung Utama Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis.
“Mari kita kuatkan niat dalam hati dan pikiran. Semua yang kita lakukan harus atas dasar kasih, niat, dan keyakinan untuk berbakti kepada Bandung, bangsa, dan negara,” tutupnya.
